Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk pertama kali yang dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 1974.
Temukan Dokumen Informasi Hukum Undang-undang, Peraturan & Keputusan
Contoh: Penyiaran
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN TALENTA DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
70
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
58
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
129
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
169
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KPTS/DIREKSI/TVRI/2022 TENTANG PEDOMAN TARIF SEWA SLOT SALURAN SIARAN DIGITAL/SLOT MULTIPLEKSING YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
119
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KPTS/DIREKSI/TVRI/2022 TENTANG PEDOMAN TARIF SEWA SLOT SALURAN SIARAN DIGITAL/SLOT MULTIPLEKSING YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
69
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
5924
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
6092
PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PRTR/DIREKSI/TVRI/2018 TENTANG JENIS PROGRAM SPESIAL DAN JENIS PROGRAM KHUSUS, SERTA PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF JASA TAYANG IKLAN KOMERSIAL, IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN PENYIARAN, PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA
7533
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
7691
